Ideologi Negara, dan Nilai Moral dalam Konstitusi ( Nilai Praksis, Nilai Instrumental, Nilai Ideal )

https://youtu.be/JDcK1KJeLQ8Lihat penjelasan singkatnya diatas

IDEOLOGI NEGARA

Istilah ideology pertama kali dikemukakan oleh seorang pemikir perancis yang bernama Antonie Destut de Tracy. Dalam bukunya yang berjudul Les Elements de I’ideologie ia mengartikan ideology sebagai ilmu mengenai gagasan atau ide-ide.

Dalam arti luas Ideologi Negara adalah pedoman hidup dalam berfikir baik dalam segi kehidupan pribadi ataupun umum. Dalam arti sempit ideologi adalah pedoman hidup baik dalam berfikir ataupun bertindak dalam bidang tertentu (sunarso, Hs, 1986). Ideology Negara merupakan consensus (mayoritas) warga Negara tentang nilai-nilai dasar Negara yang ingin di wujudkan melalui kehidupan Negara itu (Heuken, 1998). Ideologi akan mampu bertahan dalam menghadapi perubahan jika mempunyai tiga dimensi yaitu :

1. Dimensi realita yaitu ideology mencerminkan realita kehidupan masyarakat.
2. Dimensi Idealisme yaitu kualitas idealism yang terkandung dalam ideology.
3. Dimensi Fleksibilitas yaitu kemampuan ideologi untuk mempengaruhi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan dan perkembangan masyarakat.

Ada beberapa ideology yang berkembang di dunia antara lain : liberalisme, Marxisme, Sosialisme, Anarkisme, Konservatisme dan Totalitarianisme.

A.    Nilai-nilai dan norma dalam Konstitusi

Konstitusi adalah hukum tertinggi suatu Negara. Sebab tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Dengan demikian konstitusi menempati posisi yang sangat vital dalam kehidupan ketatanegaraan suatu Negara. Dengan kata lain, konstitusi membuat suatu peraturan pokok mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan Negara.

Menurut Prof. Pujosewodjo, S.H., Undang-Undang Dasar sebagai suatu bentuk konstitusi tertulis adalah induk dari segala perundang-undangan dalam negara yang bersangkutan, yang memberikan landasan hukum untuk pembuatan segala peraturan dan berlakunya peraturan-peraturan itu.

UUD 45 sebagai bentuk konstitusi tertulis di Indonesia memiliki sistematika yang terdiri dari :

a.       Pembukaan

b.      Batang Tubuh

c.       Penjelasan

Kedudukan dan Hub Pembukaan UUD 45 Dengan Batang Tubuh UUD 45 yaitu
Pembukaan UUD 45 mempunyai kedudukan Lebih tinggi dibanding Batang tubuh, alasannya  Dalam Pembukaan terdapat :

a.       Dasar negara (Pancasila)

b.      Fungsi dan tujuan bangsa Indonesia

c.       Bentuk negara Indonesia (republik)

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA

Pembukaan tidak bisa diubah, mengubah sama saja membubarkan negara, sedangkan BT  bisa diubah(diamandeman). Dalam sistem tata hukum RI, Pembukaan UUD 45 memenuhi kedudukan sebagai pokok  kaidah negara yang fundamental, alasan:

a.       dibuat oleh pendiri negara (PPKI)

b.      pernyataan lahirnya sebagai bangsa yang mandiri

c.       memuat asas rohani (Pancasila), asas politik negara (republik berkedaulatan  rakyat), dan tujuan negara (jadi negara adil makmur)

d.      memuat ketentuan yang menetapkan adanya suatu UUD.

Undang-Undang Dasar ini pun telah mengalami 4 kali amandemen yaitu :

• Amandemen I (14-21 Okt 1999)
• Amandemen II ( 7-8 Agust 2000)
• Amandemen III (1-9 Nov 2001)
• Amandemen IV (1-11 Agust 2002)

RAPAT PARIPURNA AMANDEMEN UUD 1945

Mirriam Budiardjo memiliki pendapat bahwa Isi Konstitusi itu sendiri memuat tentang:

a.       Organisasi Negara

b.      HAM

c.       Prosedur penyelesaian masalah pelanggaran hukum

d.      Cara perubahan konstitusi dan larangan mengubah konstitusi

Adapun yang menjadi Tujuan dibuat atau dibentukya suatu konstitusi yaitu :

·         Untuk mengatur organisasi negara dan lembaga-lembaga pemerintahan

·         Untuk membatasi dan mengontrol tindakan pemerintahan agar tidak berlaku
sewenang-wenang, atau dengan kata lain konstitusi itu dibuat untuk membatasi perilaku pemerintahan secara efektif

·         Membagi kekuasaan dalam berbagai lembaga Negara

·         Menentukan lembaga Negara yang satu bekerjasama dengan lembaga lainnya

·         Menentukan hubungan diantara lembaga Negara

·         Menentukan pembagian hukum dalam Negara

            Konstitusi di Indonesia dijadikan sebagai alat untuk melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dilihat dari sejauh mana tanggapan masyarakat terhadap konstitusi yang dibuat oleh Negara maka ada tiga nilai yang dapat dikemukakan disini, yaitu:

1. Nilai Normatif
Suatu konstitusi yang telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi tersebut bukan hanya berlaku dalam arti hukum, akan tetapi juga merupakan suatu kenyataan yang hidup dalam arti sepenuhnya diperlukan dan efektif. Dengan kata lain, konstitusi itu dilaksanakn secara murni dan konsekuen.

2. Nilai Nominal
Konstitusi yang mempunyai nilai nominal berarti secara hukum konstitusi itu berlaku, tetapi kenyataannya kurang sempurna, sebab pasal-pasal tertentu dari konstitusi tersebut dalam kenyataannya tidak berlaku.

3. Nilai Semantik
Suatu konstitusi mempunyai nilai semantik jika konstitusi tersebut secara hukum tetap berlaku, namun dalam kenyataannya adalah sekedar untuk memberikan bentuk dari temapat yang telah ada, dan dipergunakan untuk melaksanakan kekuasaan politik. Jadi, konstitusi hanyalah sekedar istilah saja sedangkan pelaksanaannya hanya dimaksudkan untuk kepentingan pihak penguasa.

B.     Nilai-nilai ( Ideal, Praktis, dan Instrumental ) dalam Pancasila

Pengertian Nilai Ideal
Pengertian dari nilai dasar adalah nilai-nilai dasar yang mempunyai sifat tetap (tidak berubah), nilai-nilai ini terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Nilai-nilai dasar Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial) kemudian dijabarkan menjadi nilai-nilai instrumental dan nilai praksis yang lebih bersifat fleksibel dalam bentuk aturan atau norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bemasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pengertian Nilai Instrumental
Pengertian dari nilai instrumental adalah penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar atau nilai ideal secara lebih kreatif dan dinamis dalam bentuk UUD 1945 dan peraturan Perundang undangan lainnya, dan dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Negara menurut UU No. 10 Tahun 2004. Nilai instrumental ini dapat berubah atau diubah.

Nilai Praktis
Nilai Praktis adalah nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kehidupan nyata sehari-hari baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai praktis juga dapat berubah/diubah atau bisa juga dikatakkan nilai praksis merupakan penerapan dari nilai instrumental dan nilai ideal pada kehidupan sehari hari.

Dan berikut ini merupakan nilai ideal, instrumental dan praksis dari pancasila yang terdiri dari sila ke 1 (satu) 2 (dua) 3 (tiga) 4 (empat) dan 5 (lima).

      Sila ke 1 Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai Ideal :
Ketuhanan

Nilai Instrumental :
Berikut beberapa nilai instrumental dari sile ke 1

Pasal 28E

·         Ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

·         Ayat (2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 29

·         Ayat (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa,       

·         Ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Nilai Praksis :

Prilaku/pengamalan yang memcerminkan sila ke 1

1.      Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

2.      Percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing

3.      Tidak melakukan penistaan dari suatu agama seperti melakukan pembakaran rumah rumah ibadah

4.       Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

5.      Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

      Sila ke 2 Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab

Nilai Ideal :
Kemanusiaan

Nilai Instrumental :
Berikut beberapa nilai instrumental dari sile ke 2

Pasal 14

1.      Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

2.      Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 28A

1.      Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

2.      Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28B

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

ANTASARI AZHAR PEROLEH GRASI DARI PRESIDEN

Pasal 28G

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat menusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28I

1.      Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

2.      Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

3.      Identitas budaya dan hak masyarakat dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

4.      Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

5.      Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokaratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

1.      Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Nilai Praksis :

Prilaku/pengamalan yang memcerminkan sila ke 2

1.      Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan.

2.      Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

3.      Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.

4.      Tidak semena-mena terhadap orang lain.

5.      Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, seperti acara acara bakti sosial, memberikan bantuan kepada panti panti asuhan sebagai bentuk kemanusiaan peduli akan sesama.

Sila ke 3 Persatuan Indonesia

Nilai Ideal : Persatuan

Nilai Instrumental :

Berikut beberapa nilai instrumental dari sile ke 3:

Pasal 25A
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal 35
“Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih”.
Pasal 36
“Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.”
Pasal 36A
”Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.”
Pasal 36B
“Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.”

Nilai  Praksis :

Prilaku/pengamalan yang memcerminkan sila ke 3

1.      Mengembangkan sikap saling menghargai.

2.      Membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa

3.      Memajukan pergaulan demi peraturan bangsa.

4.      Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia.

5.      Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi arau golongan.

Sila ke 4 Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

Nilai Ideal :

Kerakyatan

Nilai Instrumental :

Berikut beberapa nilai instrumental dari sile ke 4

Pasal 2
1. Majelis Permusyawaratan rakyat terdiri atas anggauta-anggauta Dewan Perwakilan rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari Daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
2. Madjelis Permusjawaratan rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu-kota Negara.
3. Segala putusan Majelis Permusyawaratan rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak
Pasal 3
Majelis Permusjawaratan rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan Negara.
Pasal 6 ayat 2
Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan rakyat dengan suara yang terbanyak
Pasal 19
1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.
2. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Nilai Praksis :

Prilaku/pengamalan yang memcerminkan sila ke 4

1. Menghindari aksi “Walk Out” dalam suatu musyawarah.
2. Menghargai hasil musyawarah.
Ikut serta dalam pemilihan umum, pilpres, dan pilkada.
3. Memberikan kepercayaan kepada wakil wakil rakyat yang telah terpilih dan yang menjadi wakil rakyat juga harus mampu membawa aspirasi rakyat.
4. Tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain.
5. Menghormati dan menghargai pendapat orang lain.

Sila ke 5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Nilai Ideal :

Keadilan

Nilai Instrumental :

Berikut beberapa nilai instrumental dari sile ke 5

Pasal 33
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Pasal 34
Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Nilai Praksis

Prilaku/pengamalan yang memcerminkan sila ke 5

1.      Suka melakukan perbuatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial.

2.      Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana        kekeluargaan dan kegotongroyongan.

3.      Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban

4.      Menghormati hak-hak orang lain.

5.      Suka memberi pertolongan kepada orang lain.

6.      Tidak bersifat boros, dan suka bekerja keras

7.      Tidak bergaya hidup mewah.